peraturan gubernur jawa barat tentang muatan lokal bahasa sunda. Gubernur Jawa Barat adalah kepala pemerintah Jawa Barat. peraturan gubernur jawa barat tentang muatan lokal bahasa sunda

 
 Gubernur Jawa Barat adalah kepala pemerintah Jawa Baratperaturan gubernur jawa barat tentang muatan lokal bahasa sunda Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Permendikbud No

Kongres Bahasa Jawa I, 15-21 Juli 1991 di Semarang b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan hukum dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; d. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR (KIKD) MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA. Data ini diperoleh dari hasil penelitian Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat (BBPJB) Kementerian dan Kebudayaan RI (Mulyati et al. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa Sunda. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor. Jumlah tersebut menyebabkan bahasa Sunda termasuk ke dalam bahasa daerah yang berstatus aman dari kepunahan. tentang : pembelajaran muatan lokal bahasa dan sastra daerah pada jenjang. 14/2014. 24 Agu 2023. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. telah ditetapkan. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2004 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang. KI-KD Kurikulum 2013 Muatan Lokal Mata pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda serta revisinya diberlakukan berdasarkan peraturan perundangundangan sebagai berikut. Judul. 6. perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Terbuka Pendidikan Layanan Khusus clan Sekolah Menengah Pendidikan Jarak Jauh; Undang-Undang Nomor 11. lampiran ii peraturan gubernur jawa barat nomor : 69 tahun 2013 . Tanggal Penetapan. Peraturan Walikota. Madrasah Prov. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karir (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 58); 11. yang untuk kepentingan regional Jawa Barat disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Jawa Barat, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor KURIKULUM TINGKAT DAERAH MUATAN LOKAL BAHASA DAN SASTRA SUNDA JENJANG SMA/SMK/MA/MAK. Undang-Undang NomorPeraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Unduh Dokumen: 2021pg00320006. Keputusan Bupati. 01. Bahasa Indonesia. Tulisan ini memuat informasi awal. PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GARUT, Menimbang : a. Menurut data sensus penduduk pada tahun 2010, populasi orang Sunda di Indonesia mencapai hampir 37 juta jiwa. 19 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah: Kurikulum Bahasa Daerah (Jawa/Madura) Untuk SD/SDLB/MI Sesuai Kurikulum 2013. Walaupun berstatus aman, bahasa SundaPROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GARUT, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 jo. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-qur’an (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan. PERATURANPEDIA. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok. Selama ini sesuai dengan SK Gubernur Nomor 895. Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, Pemerintah Daerah dapat menetapkan muatan lokal pada mata pelajaran satuan pendidikan sesuai kebutuhan daerah-, b. Pemerintah daerah provinsi (Dinas Pendidikan Provinsi), kabupaten/kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota), dalam melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada SMP. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. Download Pergub - Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada Pasal 2 tersebut, jelas menuturkan bahwa bahasa yang diajarkan sebagai pelajaran muatan lokal di Jawa Timur adalah bahasa daerah Jawa dan Madura. GUBERNUR JAWA BARAT AHMAD HERYAWAN 12 LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 69 TAHUN 2013 TANGGAL : 5 DESEMBER. Landasan hukum muatan lokal diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. 69 Tahun 2013 tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; (9) Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 423/2372/ Set-disdik tertanggal 26 Maret 2013 tentang Pembelajaran Muatan Lokal Kurikulum 1994 yang diperkuat Keputusan Mendikbud No. pembelajaran muatan lokal Bahasa Sunda pada Program Sekolah Penggerak, Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan,. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup C. Mata pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda ialah mata pelajaran Muatan lokal yang bangkit sendiri. Provinsi Jawa Barat. GUBERNUR JAWA BARAT Menimbang : a. Tempat Penetapan. TEU Badan. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 182 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. (1) UU No. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH: Unduh Dokumen: 2019pd0032003. 20. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. tentang : pembelajaran muatan lokal bahasa dan sastra daerah pada jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah . GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PADA. (1) UU No. 23 Maret 2020. Oleh karena itu pembelajaran Bahasa Daerah perlu dituangkan secara khusus dalam kurikulum. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi Dan. 1 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Indramayu Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Indramayu: TEU Badan: Jawa Barat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan. Zakky Maulana. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 23. sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa. huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah; Mengingat : 1. Berikut adalah Lampiran PERGUB No. peraturan gubernur jawa barat nomor : 69 tahun 2013. Provinsi Jawa Barat2. Lambang Jawa Barat. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun. MGMP Bahasa dan Sastra Sunda se-Provinsi Jawa Barat. Menjadi kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasiKEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT Nomor · Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan. pdf: Abstrak : Diunduh Sebanyak: 1130: QR Code:. Dokumen ini berisi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pembelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal di Sekolah. Semoga informasi ini bermanfaat. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat: TEU Badan: Jawa Barat: Tempat Penetapan: Bandung: Tanggal Penetapan: 17 Mei 2019: Tanggal Pengundangan: 17 Mei 2019: Sumber: Subjek: Jawa Barat: Bahasa:. Contohnya yaitu Bahasa Jawa. jawa-serang-masuk-kurikulum-muatan-lokal 7 A. Bahasa Sunda merupakan bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Jawa. Tondo (2009) mengungkapkan studi muatan lokal bahasa Sunda yang dapat dilihat dari Silabus dan RPP. Dijelaskan juga dalam kata pengantar Buku Bahasa Sunda SMA, SMK, dan MA pedalan Disdik Provinsi Jawa Barat, belajar bahasa Sunda memiliki. Bandung. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materi pokoknya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. UU No. kearifan lokal; c. Dinas Pendidikan Prpvinsi Jawa Barat Telah menyusun Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Daerah Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda Berdasarkan Kurikulum 2013 Revisi 2017. Unduh Dokumen. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. , 2019). Kearifan lokal dan keunikan budaya yang dimiliki setiap daerah memungkinkan daerah mengembangkan kurikulum mulok bagi sekolah-sekolah di daerahnya. 9/2012; dan Pergub No. bahwa bahwa untuk mengembangkan dan melestarikan. 423/2372/Set-disdik tanggal 26 Maret 2013 tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-Undangan: Bidang Hukum: Himpunan Peraturan: Jenis Dokumen: Peraturan Gubernur: Singkatan: PERGUB: Nomor: 15: Tahun: 2023: Judul : Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Badan Pengelola Kawasan RebanaPeraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2021 Tentang PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN, PERIKANAN,DAN KEHUTANAN MELALUI PROGRAM PETANI MILENIAL DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Unduh Dokumen: 2022pg00320009. Free essays, homework help, flashcards, research papers, book reports, term papers, history, science, politicsPeraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Peraturan Perundang-undangan. Bahasa. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat: TEU Badan: Jawa Barat: Tempat Penetapan: Bandung: Tanggal Penetapan: 06 Maret 2019: Tanggal Pengundangan: 06 Maret 2019: Sumber: Subjek: Bahasa: Indonesia: Lokasi: Biro. " Seperti inilah realitas yang terjadi. TujuanBahasa, Sastra, dan Aksara Daerah; (8) Peraturan Gubernur Jawa Barat No. Saya pribadi sangat mendukung adanya pemberian pelajaran Bahasa daerah sebagai muatan lokal yang diberikan disekolah. sebagai muatan lokal telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor. Pedoman Pelaksanaan Muatan Lokal Bahasa Sunda. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan yang semakin tinggi dan sebagai perwujudan misi akselerasi pembangunan Jawa Barat yaitu peningkatan mutu implementasi pembangunan berkelanjutan. Tempat Penetapan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa salah satu bahasa daerah yang menjadi muatan lokal di Propinsi Jawa Barat adalah Bahasa Sunda. Indonesia, Provinsi Jawa Barat. 69 Tahun 2013 tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah . Sabtu, 18 Juli 2020 16:50 WIB. Mengingat : 1. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Kompetensi dasar basa sunda kelas 3 semester 2. Bagian Kedua , tentang Silabus. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya. 22. sikap politik yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada seseorang warga negara asing yang berada di wilayah negara tersebut dan mempunyai kekebalan diplomatik. (3) Materi ajar pelaksanaan muatan lokal bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Isi Kurikulum 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG MATA PELAJARAN BAHASA DAERAH SEBAGAI MUATAN LORAL WAJIB Menimbang Mengingat DI SEKOLAH/MADRASAH GUBERNUR JAWA TIMUR, a. MGMP sosialisasikan FTBI. 1. 69 Tahun 2013 tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; (9) Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 423/2372/ Set-disdik tertanggal 26 Maret 2013. 6. CO, Banyuwangi - Sejumlah budayawan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, kecewa karena Gubernur Jawa Timur Soekarwo belum merevisi Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014. Peraturan Gubernur: Singkatan: PERGUB: Nomor: 69: Tahun: 2013: Judul : Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Dan Sastra Daerah Pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah: TEU Badan: Jawa Barat: Tempat Penetapan: Bandung: Tanggal Penetapan: 00 0000: Tanggal Pengundangan: 31 Desember. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang DinasJudul. Hal tersebut mendasari perlu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. 2020. 16. Judul. Peraturan Gubernur ini mengamanatkan pelaksanaan muatan lokal bahasa, sastra dan budaya Sunda serta Cirebon untuk sekolah-sekolah dasar dan menengah di Jawa Barat sesuai dengan karakter dominan suku bangsanya. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. dan kebijakan yang telah. 14 Gubernur Jawa Barat PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 69 TAHUN 2013 TENTANG PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BAHASA DAN SASTRA DAERAH PADA JENJANG SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT, Menimbang : a. Kongres Bahasa Jawa III, 15-21 Juli 2001 di Jogjakarta d. Sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. Gubernur Jawa Bievat PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 69 TAHUN 2013 TENTANG PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BAHASA DAN SASTRA. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2013 tentang alokasi jam pelajaran Muatan Lokal Bahasa jawa yang memuat minimal alokasi Jam Pelajaran Bahasa Jawa adalah 2 Jam Pelajaran tiap Minggu. Jenis. peraturan daerah provinsi jawa barat . 79. 2007). Selain itu, juga berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2013, tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Lantas apakah kurikulum merdeka berlaku pula untuk mata pelajaran muatan lokal bahasa Sunda? Guna menjawab hal tersebut,. Berlaku. PERATURANPEDIA. orang yang tidak disukai atau tidak disenangi; b. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan Bahasa,. 1 PANDUAN PELAKSANAAN MUATAN LOKAL f 2. Libatkan 80 Seniman dan BudayawanPerubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah. 55/2015 tentang Perubahan atas Pergub No. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. Lokasi. Pergub tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai muatan lokal wajib tersebut tidak mengakui bahasa Using sebagai salah satu bahasa daerah di Jawa Timur. Berdasarkan hasil observasi di SDN Pipitan mengenai pembelajaran bahasa jawa serang khususnya. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 246). yunadi. menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Bahasa Daerah,. Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 20 10 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Tahun 2010 (Berita Daerah Tahun 20 10 Nomor 20 Seri A) ; Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 147/Kep. Mereka secara tegas menolak rancangan kurikulum 2013 jika muatan lokal dan bahasa daerah dihapus. pdf: Abstrak: abstrak. ID – Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah pada Jenjang Satuan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin menghadiri lokakarya Seni Sastra dan Budaya di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/3/2023). Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan PP No. gubernur jawa barat peraturan gubernur jawa barat nomor 103 tahun 2020 tentang penugasan kepada perseroan terbatas agro jabar (perseroda) dalam pengelolaan pusat distribusi propinsi dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jawa barat, menimbang : a. Bagian Kedua, tentang Silabus. Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172); 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. bahwa untuk melaksanakan kebijakan mengenai pembelajaran muatan lokal Bahasa Sunda pada Program Sekolah Penggerak, Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, dan sekolah yang mengimplementasikan kurikulum prototipe, perlu menetapkan Keputusan Gubernur. 490-Hukham/2021 Tentang PERPANJANGAN KETIGA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4, LEVEL 3 DAN LEVEL 2 CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA. See Full PDF Download PDF. U. 2. bahwa. 01 Juli 2022.