implementasi otonomi daerah. Syakrani dan Syahriani, Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009 Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 1981 Wahyudi Kumorotomo, Desentralisasi Fiskal-Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004, Kencana Prenada Media Group,. implementasi otonomi daerah

II. 14. kasi kebijakan otonomi daerah terhadap pengembangan pertanian di daerah. Nasional. Pengertian dan Konsep Dasar Otonomi Daerah Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau peraturan. 32 Tahun 2004 dan. Agung Djojosoekarto, dkk. Sekarang ini, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis. Di antara mereka ada yang mempersepsikan otonomi daerah sebagai prinsip penghormatan, terhadap kehidupan masyarakat sesuai riwayat adat-istiadat dan sifat-sifatnya dalam konteks negara kesatuan (lihat Prof. Oleh H. File Pdf. Kepercayaan dan dukungan masyarakat serta pelaku ekonomi dalam pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Otonomi Daerah. Hoessein, B. Implementasi otonomi daerah merupakan titik fokus penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kata kunci : otonomi daerah, krisis ekonomi, reformasi, strategi, counter PENDAHULUAN Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentanglam proses implementasi otonomi daerah. Pada saat ini, era reformasi memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. 32 Tahun 2004 tentang. DINAMIKA KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH Otonomi Daerah atau disentralisasi yang dilaksanakan di. Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004. Wujud kongkrit dalam implementasi kebijakan publik adalah dengan membangun sebuah format pemerintahan lokal yang lebih terbuka, demokratis, dan. daerah. Tidak ada sebarang keinginan yang bisadimintadaerah kepada pusatkhususnyadalam menyelenggarakan fungsi pemerintahandaerah, kecuali dalam kerangka memperkuat kedudukan NKRI dl seluruhwilayah Indonesia. Dana Transfer ke Daerah Dalam RUU HKPD. Pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah yang telah berjalan selama 20 tahun kini diuji dengan hadirnya pandemi Covid-19. guna menyangga tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Liputan6. 2. 13. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya menjalankan wewenang yang. 000. IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DAERAH SUMATERA BARAT Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan otonomi daerah di Sumatera Barat dalam kaitannya dengan Good Gavernance. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang. Implementasi otonomi daerah adalah pemerintah daerah, kewenangan itu diperoleh karena pemerintah daerah dipilih melalui mekanisme Pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Namun jika diteliti lebih mendalam, maka akan ditemukan beberapa semangat untuk menarik kembali desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga UU tersebut diganti lagi dengan UU No. Semenjak awal kemerdekaan sampai sekarang telah terdapat. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Mengembangkan kehidupan demokrasi. Implementasi E-Goverment Studi Kasus Pemerintah Kota Bogor, 2017 (Jurnal Of Government Kajian Manajemen - Otonomi Daerah) UNTAG 1945, Vol. Otonomi Daerah, Implementasi POLSTRANAS, dan Keberhasilan POLSTRANAS. Implementasi otonomi daerah dapat dilihat dari bebagai segi yaitu pertama, dilihat dari segi wilayah (teritorial) harus berorientasi pada pemberdayaan dan penggalian potensi daerah. Implementasi otonomi daerah perlu di mengerti dalam hal untuk pengembangan . Hal tersebut yang harus mendapat perhatian besar dalam pelaksanaan otonomi. Karena itu, dalam makalah ini akan dicoba dibahas mengenai faktor-faktor yang dianggap berpengaruh terhadap peleksanaan otonomi. Semoga membantu. DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Proborini Hastuti proborini. Perbedaan Konsep. 2001. A. Rp40. Handphone: +626281327592589. 5. Adapun berdasarkan UU No. Many aspects of good governance must be done to minimized local. Kata Kunci: desentralisasi, kinerja,. Pembentukan daerah otonom baru. Implementasi otonomi daerah merupakan titik fokus penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. b. diwujudkan dalam implementasi peraturan daerah berupa kegiatan-kegiatan . 22 tahun 1999, pemerintah. Dengan demikian dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi pendukung berhasilnya implementasi otonomi daerah adalah faktor sumber daya manusia, faktor keuangan daerah, faktor organisasi dan manajemen Pemerintah daerah, faktor kebijakan, Faktor infrastruktur fisik. Dapat dicatat dariMasyarakat Adat dalam Implementasi Otonomi Daerah. 2 No. Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap pemerintah pusat dan daerah, suryanto. Jakarta, wapresri. Dasar Negara Kesatuan ini. Berawal dari usulan masyarakat dan proses politik di daerah sampai memperoleh legitimasi dari DPOD (dewan pertimbangan otonomi daerah) sebagai daerah otonomi baru. YUGO ASMORO, Andi Sandi ATT, S. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi kebijakan. IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH PADA DAERAH OTONOMI BARU (DOB) (Studi Di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung) Rahayu Sulistiowati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas. Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Papua PEMBAHASAN Proses perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari sentralistik ke desentralistik dengan memberikan otonomi daerah untuk beberapa provinsi dan otonomi khusus bagi provinsi Papua, merupakan salah satu contoh dari perubahan institusi dan permasalahan yang berkaitan dengan hubungan. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada sebuah organisasi sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah di Indonesia. Dapat dicatat dariPembahasan 1. terhadap kehidupan masyarakat sesuai riwayat adat-istiadat dan sifat-sifatnya dalam konteks negara kesatuan (lihat Prof. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang. 23 Tahun 2014), menjadi dasar pengaturan otonomi Pemeintah Daerah yang secara konkrit dijelaskan mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah beserta pengaturannya. Otonomi daerah dilaksanakan berdasar pada acuan hukum yang berlaku, selain itu pelaksanaan otonomi daerah juga merupakan implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan, yaitu dengan memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan adanya dua sumber permasalahan tersebut, maka adalah suatu keniscayaan akan terjadinya ketidakoptimalan dalam implementasi otonomi daerah. Mengacu kepada UU No. Ali Mazi, SH. J Franseen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan daerah dan. Laporkan Akun. Implementasi otonomi daerah bagi daerah tingkat 1 dan tingkat 2, seiring dengan pelimpahan wewenang pemerintah pusat dapat dikelompokkan dalam lima bidang yaitu implementasi dalam pembinaan wilayah, pembinaan sumber daya manusia, penanggulangan dan percepatan penurunan kemiskinan, penataan hubungan fungsional. Abstract. Abstrak. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Bibliographic information. Dalam pandangan Ketua Gugus Tugas Papua di Universitas Gadjah Mada, Gabriel Lele, persoalan mendasar implementasi otonomi khusus terletak pada aspek perencanaan. 21 Kelebihan dan Kekurangan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep desentralisasi diterapkan melalui sejumlah UU, yang sayangnya tak bisa diterapkan karena faktor politik. Kemudian pada 1903, belanda mengeluarkan Decentralisatiewet yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. 2. Ketetapan MPR RI Nomor IV / MPR / 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah 5. Kebijakan tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 30 Juni 2022. otonomi daerah di Indonesia dan aspek eksternal yakni faktor dari luar negara Indonesia yang mendorong dan mempercepat implementasi otonomi. Di sisi lain, perkembangan kinerja indikator kesejahteraan dan perekonomian di daerah otonomi khusus menunjukkan capaian yang semakin membaik meskipun perbaikannya tidak secepat daerah lainnya. Demikian Nabilla. PDF | On Jan 1, 2020, Andi Wahyudi and others published Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Pasca-Orde Baru: Praktek dan Implikasinya | Find. Sehingga implementasi atau operasionalisasi dari pada UU itu tidak berjalan sampai saat ini. Sarundajang dalam bukunya yang berjudul Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, yaitu: · Otonomi Organik, yaitu otonomi menjadi akumulasi urusan yang memiliki peran untuk menentukan ritme dari badan otonom. Tahun 2014mTentang PemerintahanmDaerah Pasal 1 Ayat 6 Otonomi Daerah adalahmhak, wewenang,mdanmkewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara. 32/2004 tentang pemerintahkebijakan desentralisasi dan penyelenggaraan otonomi daerah. kebijakan desentralisasi dan penyelenggaraan otonomi daerah. Tidak ada sebarang. Implementasi pengembangan wilayah ini harus mampu berinovasi dan menerapkan perkembangan teknologi dalam pengembangan wilayah. Definisi otonomi daerah dalam UU No. Sedangkan implementasi desentralisasi adalah tumbuhnya partisipasi masyarakat, adanya transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik, dan penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan secara demokratis. com UPN “Veteran” Jawa Timur ABSTRAK Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari keputusan politik desentralisasi atau politik otonomi daerah yang diambil pemerintah. PDF | On Jan 1, 2020, Andi Wahyudi and others published Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Pasca-Orde Baru: Praktek dan Implikasinya | Find. Kabupaten/Kota pada Era Otonomi Daerah Model implementasi kebijakan pendidikan kota Semarang pada era otonomi daerah di gambarkan dalam sebuah bagan yang. otonomi daerah ini diletakkan di daerah kabupaten/kota, yakni : 1) Dari dimensi politik, daerah kabupaten/kota dipandang kurangImplementasi Otonomi Daerah memberi peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka sendiri. Peluang untuk terjadi disintegrasi bangsa dapat muncul jika control dari pemerintah pusat lemah. ataupun cita-cita luhur dari otonomi daerah dapat tercapai dan terwujud dengan baik. IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH GUNA MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA: KEBAHAGIAAN BERSAMA. 20201. A A A. IMPLEMENTASI OTONOMI. 10. RIAUPOS. Salah satu dinamika politik lokal adalah keberadaan partai politik dalam pemerintahan di daerah. implementasi kebijakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang terbatas. A. Dalam Undang-Undang No. Sebagaimana kita ketahui tanggal 25 April 2019 merupakan peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXIII, dimana dalam konteks ini penulis akan mencoba menuangkan aspek Otonomi Daerah dalam konteks Pembangunan Ekonomi Daerah. Dalam kondisi yang demikian maka pengayaan informasi dan pengetahuan untuk lebih memahami masalah-masalah berkaitan dengan otonomi daerah menjadi sangat diperlukan. 65-107 Kewargaan Multikultural, Terjemahan Edlina Hafmini. Namun sebagian kalangan beranggapan timbulnya berbagai permasalahan tersebut merupakan akibat dari kesalahan dan kelemahan yang. 3089) Eri Trianti (218. 1 Tahun 2008. Tujuan Otonomi Daerah. Otonomi daerah merupakan realisasi dari ide desentralisasi (Imawan, 2005). Komitmen dan Sikap poltik . 11 Juni 2023 | 3 bulan lalu. Administrator 07 Oktober 2019 66335 kali dilihat. Hal ini untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan. 2. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mayoritas dana yang seharusnya dikelola daerah untuk kesejahteraan. Indonesia, desa juga sebagai daerah otonom terkecil di antara wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia, yaitu lebih kecil dari daerah otonom wilayah provinsi dan juga Kabupaten/Kota. z IPEM4214/MODUL 1 1. KOMPAS. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena kedudukannya yang khusus, daerah- daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang tersendiri. ac. Nyimas Naila. 2 Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 18. Halaman all. koridor pelaksanaan desentralisasi fiskal yang ideal sebagai upaya implementasi good governance dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia. Penerapan otonomi daerah dalam pemerintahan dapat membawa hasil positif dan negatif dalam perkembangan dinamika politik lokal. Harga Buku OTODA Otonomi Daerah UU No. Maka, dengang adanya otonomi daerah, suatu daerah. This study aims to determine the implications of Pemalang Regency Regulation Number 13 of 2012 on. Dalam konteks implementasi di Kalimantan Timur, desentralisasi tetap dipandang sebagai sebuah peluang untuk membangun daerah melalui urusan otonom yang luas serta kewenangan dalam mengatur sumber-sumber daya yang dimiliki. , M. 2. demikian karena implikasi implementasi undang-undang sebelum lahirnya UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, yakni UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, menunjukkan maraknya konflik hubungan Pusat–Daerah dalam konteks penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kemudian, kelompok unitaris. ac. terbuka peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. implementasi dan amanat dari uud 1945 baik dengan hasil amandemen maupun pada naskah yang lama, turun nya adalah uu sebagai peraturanOtonomi daerah diselenggarakan di negara kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Analisis Perkembangan Dana Otonomi Khusus sebagai Implementasi Desentralisasi Fiskal di Provinsi Aceh. Tamin, Boy Yendra. Penentuan Nominal Upah Minimum Regional a. 1 Kodi. Implementasi. D. Otonomi daerah juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan lebih banyak situasi dan kondisi daerah, “Dengan semangat instrospeksi dan demi perbaikan ke depan, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pada masa pandemi Covid-19,” ucap Wakil Presiden (Wapres) K. Daerah Istimewa Yogyakarta 1. Pemerintah Daerah dan Inovasi Penanganan Pandemi. Sjafrizal. Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersinergi dalamPandemi Covid-19 bisa menjadi batu uji sekaligus sebagai media perbaikan dan pembelajaran terkait dengan pola relasi kekuasaan yang ada di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Masyarakat Adat dalam Implementasi Otonomi Daerah. Sejak pelaksanaan Otonomi Daerah dari tahun 2001 hingga tahun 2020 telah terbentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) sebanyak 34. Pertama, adanya perbedaan pendapat antara kepala daerah dengan DPRD dalam hal laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Dalam UU No. Menurut Undang-Undang No. 10 Jl. Pengertian Asas Tugas Pembantuan. 3052) Nor Aida (218. Regulasi yang mengatur otonomi daerah telah diatur sejak tahun 1999 dan mengalami penyempurnaan hingga saat ini berlaku UU No. PAPUA PASCA IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS. selain itu penerapan desentralisasi ini untuk mengupayakan. Pada era reformasi saat ini pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan tentang otonomi daerah. Kedua, implementasi melalui situs web daerah tersebut belum didukung oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia. 057. 18/1999 jo. Kemudian untuk lebih lengkapnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan beberapa peraturan pemerintah. Mengurangi kesenjangan antar daerah. Pemerataan wilayah merupakan salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Implementasi OSS RBA di Daerah: Tantangan dan Kebutuhan Pemda. Kerja bakti adalah kegiatan mengerjakan. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu. Penyelenggaraan OTODA dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekargaman daerah. Otonomi adalah derivat dari desentralisasi. Baca juga: Kongres Cendekiawan Perempuan Papua Bahas Implementasi Otonomi Khusus Marinus menyampaikan, DOB menjadi salah satu langkah dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua.